Lingkungan Politik

Walhi Tolak Rencana Presiden Jokowi Gabung KLH dan Kehutanan, Mengapa?

gabung kementrian

Jakarta – Rencana Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menggabungkan Kementerian Kehutanan dengan Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) mendapat penolakan dari Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Lampung.

“Berdasarkan informasi yang beredar dan foto dokumen surat presiden ke DPR terdapat usulan perubahan Kementerian Kehutanan dan KLH menjadi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Hal ini tidaklah positif,” ungkap Bejoe Dewangga, Direktur Eksekutif Walhi Lampung seperti yang dilansir Antara pada Kamis (23/10/2014).

Sebelumnya, pada 12 Mei lalu, Walhi pernah bertemu dengan Jokowi yang saat itu masih menjadi capres. Saat itu Walhi meminta pemerintahan yang akan datang perlu melakukan penguatan KLH dengan menjadikan kementerian portofolio dengan tata ruang, konservasi, dan pengelolaan kawasan khusus seperti pengelolaan daerah aliran sungai menjadi bagian dari kewenangan KLH yang harus diperkuat dengan sistem peradilan lingkungan hidup.

Sementara Kementerian Kehutanan difokuskan pada tata produksi kehutanan, seperti logging, hutan tanaman industri, perhutanan sosial atau hutan kemasyarakatan dan hal-hal yang berkaitan dengan tenurial kepada Kementerian Agraria.

Menurutnya Presiden sebenarnya tak perlu meminta pertimbangan DPR terkait dengan penggabungan KLH dan Kehutanan. Hal ini, lanjut Bejoe mengindikasikan komitmen presiden memperkuat institusi pemerintah dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, mengalami degradasi dari yang semula dijanjikan.

“Potensi penumpukan wewenang pada satu kementerian yang menggabungkan eksploitasi dan konservasi atau perlindungan, tidak menjamin keseimbangan dalam pengambilan keputusan yang ada di tengah kuatnya paradigma eksploitasi di negara kita ini,” katanya.

Paradigma ini, lanjut Bejoe,  dipengaruhi oleh kuatnya pandangan bahwa konservasi atau perlindungan sebagai biaya, sedangkan eksploitasi sebagai penerimaan keuangan negara.

Penggabungan ini sebenarnya sama saja dengan menghilangkan KLH. Bila dikaitkan perangkat hukumnya seperti penerbitan Peraturan Pemerintah No. 71 tentang Kewenangan KLH menentukan kawasan budidaya pada kawasan gambut serupa dengan Kemenhut dengan UU Nomor 41.

“Jelas bahwa fungsi kendali dan eksekusi KLH akan semakin samar karena tercampur dengan kewenangan pemberian izin, kalau ditarik ke UU Nomor 32 tentang sanksi terhadap pemberi izin, tidak akan ada pihak yang mau mengeksekusi kesalahannya sendiri,” katanya.

Menurutnya  memberikan nomenklatur Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mempersempit cara pandang dan tindak kita bahwa lingkungan hidup di Indonesia, hal berkaitan dengan lingkungan hidup dibatasi pada hal-hal yang berkaitan dengan kehutanan semata.

“Pertanyaannya, kenapa tidak digabung dengan sektor sumber daya alam lainnya, energi sumber daya mineral atau ESDM misalnya. Kita semua tahu bahwa lingkungan hidup berkaitan dengan berbagai sektor. Belum lagi keputusan-keputusan kementerian yang digabung tersebut sangat dipengaruhi oleh latar belakang menteri yang ditunjuk,” jelasnya.

Karena itu, ia menduga bahwa semangat dan komitmen Presiden memperkuat institusi lingkungan hidup dalam pemerintahan telah gagal memahami esensi penguatan tersebut, dan justru terjebak pada jumlah kementerian yang sempat dijanjikan menjadi kabinet yang ramping.

“Apabila tidak digabungkan akan memiliki jumlah kementerian yang lebih besar daripada kementerian era Presiden SBY. Karena itu, mempertahankan KLH dan memperkuatnya merupakan hal yang harus dilakukan oleh Presiden Jokowi untuk menjamin adanya kementerian sebagai pengendali pembangunan yang berkaitan untuk memastikan terselenggara perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia,” paparnya. (ima rusdiana)

Share This: