Pemilu 2014 Tokoh

Visi Misi Jokowi – JK

Visi:
Terwujudnya Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong-royong.

Misi:

  1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan.
  2. Mewujudkan masyarakat maju, berkeseimbangan, dan demokratis berlandaskan negara hukum.
  3. Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim.
  4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera.
  5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing.
  6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional.
  7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

Penjabaran Trisakti:

  1. Kedaulatan dalam politik diwujudkan dalam pembangunan demokrasi politik yang berdasarkan hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kedaulatan rakyat menjadi karakter, nilai dan semangat yang dibangun melalui gotong-royong dan persatuan bangsa.
  2. Berdikari dalam ekonomi diwujudkan dalam pembangunan demokrasi ekonomi yang menempatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan di dalam pengelolaan keuangan negara dan pelaku utama dalam pembentukan produksi dan distribusi nasional. Negara memiliki karakter kebijakan dan kewibawaan pemimpin yang kuat dan berdaulat dalam mengambil keputusan-keputusan ekonomi rakyat melalui penggunakan sumber daya ekonomi nasional dan anggaran negara untuk memenuhi hak dasar warganegara.
  3. Kepribadian dalam kebudayaan diwujudkan melalui pembangunan karakter dan kegotong-royongan yang berdasar pada realitas kebinekaan dan kemaritiman sebagai kekuatan potensi bangsa dalam mewujudkan implementasi demokrasi politik dan demokrasi ekonomi Indonesia masa depan.

9 Agenda Prioritas (Nawa Cita):

  1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara, melalui pelaksanaan politik luar negeri bebas aktif, keamanan nasional yang terpercaya dan pembangun pertahanan negara tri matra terpadu yang dilandasi kepentingan nasional dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim; melindungi hak dan keselamatan warga negara Indonesia di luar negeri, khususnya pekerja migran; meminimalisasi dampak dari globalisasi, integrasi ekonomi regional dan perdagangan bebas terhadap kepentingan ekonomi nasional Indonesia; peningkatan anggaran pertahanan 1,5 persen dari GDP dalam lima tahun.
  2. Membuat pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya; mewajibkan instansi pemerintah pusat dan daerah untuk membuat laporan kinerja serta membuka akses informasi publik seperti diatur dalam UU 12/2008; membuka ruang partsipasi publik melalui citizen charter dalam UU Kontrak Layanan Publik.
  3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan; meletakkan dasar-dasar bagi dimulainya desentralisasi asimetris untuk melindungi kepentingan nasional Indonesia di kawasan-kawasan perbatasan, memperkuat daya saing ekonomi Indonesia secara global, dan untuk membantu daerah-daerah yang kapasitas berpemerintahan belum cukup memadai dalam memberikan pelayanan publik; mendorong daerah untuk dapat melakukan pengurangan overhead cost (biaya rutin) dan mengalokasikan lebih banyak untuk pelayanan publik.
  4. Menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya.
  5. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia melalui peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan dengan program “Indonesia Pintar‘‘ melalui wajib belajar 12 tahun bebas pungutan; peningkatan layanan kesehatan masyarakat dengan menginisiasi kartu “Indonesia Sehat”; serta peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan program “Indonesia Kerja” dan “Indonesia Sejahtera” dengan mendorong land reform dan program kepemilikan tanah seluas 9 juta hektare; program rumah kampung deret atau rumah susun murah yang disubsidi serta jaminan sosial untuk seluruh rakyat pada 2019.
  6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya; membangun infrastruktur jalan baru sepanjang 2.000 kilometer dan memperbaiki jalan di Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi dan Papua; membangun 10 pelabuhan baru dan merenovasi yang lama; membangun 10 bandara baru dan merenovasi yang lama; membangun 10 kawasan industri baru berikut pengembangan untuk hunian buruhnya; membangun 5.000 pasar tradisional di seluruh Indonesia dan memodernisasikan pasar tradisional yang telah ada; menciptakan layanan satu atap untuk investasi, efisiensi perizinan bisnis menjadi maksimal 15 hari; meluncurkan insentif kebijakan fiskal dan nonfiskal untuk mendorong investasi sektor hulu dan menengah; meningkatkan anggaran riset untuk mendorong inovasi teknologi, dan menjadikan instansi urusan hak cipta dan paten bekerja proaktif melayani para inovator dan para inventor; membangun sejumlah science and techno park di daerah-daerah, politeknik dan SMK-SMK dengan prasarana-sarana berteknologi terkini; memberi peluang besar untuk meningkatkan akselerasi pertumbuhan ekonomi nasional, yakni industri manufaktur, industri pangan, sektor maritim, dan pariwisata.
  7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik; mewujudkan kedaulatan pangan melalui kebijakan perbaikan irigasi rusak dan jaringan irigasi di 3 juta hektare sawah, 1 juta hektare lahan sawah baru di luar Jawa; pendirian bank petani dan UMKM; pendirian gudang dengan fasilitas pengolahan pascapanen di tiap sentra produksi; melakukan langkah pemulihan kualitas kesuburan lahan yang air irigasinya tercemar oleh limbah industri dan rumah tangga; penghentian konversi lahan produktif; mewujudkan kedaulatan energi melalui kebijakan pengurangan impor energi minyak dengan meningkatkan ekplorasi dan eksploitasi migas di dalam dan luar negeri; peningkatan efisiensi usaha BUMN penyedia energi di Indonesia; pembangunan pipa gas; mewujudkan kedaulatan keuangan melalui kebijakan inklusi keuangan mencapai 50 persen penduduk; tax ratio terhadap PDB menjadi 16 persen; pengurangan utang pemerintah; pengaturan ketat penjualan saham bank nasional pada investor asing.
  8. Melakukan revolusi karakter bangsa, melalui kebijakan penataan kembali kurikulum pendidikan nasional dengan mengedepankan aspek pendidikan kewarganegaraan (civic education), yang menempatkan secara proporsional aspek pendidikan, seperti: pengajaran sejarah pembentukan bangsa, nilai-nilai patriotisme dan cinta tanah air, semangat bela negara dan budi pekerti di dalam kurikulum pendidikan Indonesia; mengevaluasi model penyeragaman dalam sistem pendidikan nasional–termasuk di dalamnya ujian nasional–dan pembentukan kurikulum yang menjaga keseimbangan aspek muatan lokal (daerah) dan aspek nasional, dalam rangka membangun pemahaman yang hakiki terhadap ke-Bhineka-an yang Tunggal Ika; untuk pendidikan dasar, pembobotan dilakukan dengan menekankan 70 persen substansinya berisi tentang budi pekerti dan pembangunan karakter peserta didik (bagian dari revolusi mental); untuk pendidikan tinggi, 60 persen politeknik dan 40 persen sains; memberikan jaminan hidup yang memadai bagi guru yang ditugaskan di daerah terpencil dengan pemberian tunjangan fungsional yang memadai, pemberian asuransi yang menjamin keselamatan kerja, fasilitas-fasilitas yang memadai dalam upaya pengembangan keilmuan serta promosi kepangkatan dan karier; penyediaan dan pembangunan sarana transportasi dan perbaikan akses jalan menuju fasilitas pendidikan/sekolah dengan kualitas yang memadai sehingga para peserta didik dan guru di seluruh wilayah dapat menjangkau sekolah secara fisik dengan aman; menginisiasi UU Wajib Belajar tanpa dipungut biaya untuk mencapai target tingkat partisipasi 100 persen untuk SD dan 95 persen untuk tingkat SLTP; meningkatkan pemberian subsidi kepada PTN sehingga memperbesar akses warga miskin untuk mendapatkan pendidikan tinggi; memprioritaskan pembiayaan untuk kegiatan yang berhubungan dengan penelitian pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi unggulan akan diupayakan untuk diberikan secara reguler yang terintegrasi dengan arah pengembangan pendidikan tinggi; mewajibkan aparatur pemerintah menganut techno-ideology, yakni melalui pendidikan penguasaan teknologi kita harus bangkit dari “amnesia sejarah” dan “amnesia ideologi”.
  9. Memperteguh kebinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia melalui kebijakan memperkuat pendidikan kebinekaan dan menciptakan ruang-ruang dialog antarwarga, sehingga bisa mengembalikan roh kerukunan antarwarga sesuai dengan jiwa konstitusional dan semangat Pancasila 1 Juni 1945. membangun kembali modal sosial melalui metode rekonstruksi sosial, yakni membangun kembali kepedulian sosial, pranata gotong-royong; melindungi lembaga-lembaga adat di tingkat lokal, membangun kembali karakter bangsa, membersihkan diri sendiri dari berbagai prasangka sosial-kultural-politik; membangun kepercayaan di antara anak bangsa, dan mencegah diskriminasi; mengembangkan insentif khusus untuk memperkenalkan dan mengangkat kebudayaan lokal serta membentuk lembaga kebudayaan sebagai basis pembangunan budaya dan karakter bangsa Indonesia, seperti membangun rumah pusat kebudayaan, kesenian, museum dan sarana dan prasarana olahraga di tingkat pusat maupun daerah sebagai sarana menumbuhkan semangat gotong-royong, musyawarah, dan ke-Bhinekaan yang Ika; meningkatkan proses pertukaran budaya yang akan meningkatkan pemahaman akan kemajemukan dan penghargaan terhadap perbedaan, dengan mendorong kebijakan yang menetapkan penugasan PNS di seluruh Indonesia, seperti halnya TNI selama ini.

Download Selengkapnya Visi Misi Jokowi – JK

Share This:

3 thoughts on “Visi Misi Jokowi – JK

Leave a Reply