Berita Info Lingkungan Kebijakan Lahan Lingkungan Sosial Budaya

Sambut Kehadiran Hutan Desa Kepayang

Hutan Desa Kepayang

Siar Indonesia, Bayung Lencir, Setelah penantian panjang warga masyarakat Desa Kepayang dengan usulan hutan desa yang pada 25 Januari 2010 telah mendapatkan rekomendasi dari Bupati Musi Banyuasin seluas 6.000 Ha lahan yang ada dikawasan Hutan Produksi Lalan diusulkan sebagai Hutan Desa, saat ini sejak agustus 2014 masyarakat telah lega setelah keluarnya SK Menteri Kehutanan “SK 573/Menhut-II/2013, tentang Penetapan Kawasan Hutan Produksi Sebagai Areal Kerja Hutan Desa Kepayang Seluas ± 5.170 hektar” namun kelegaan masyarakat melalui Lembaga Pengelola Hutan Desa (LPHD) Kepayang belumlah sempurna, pasalnya pemerintah melalui SK Menteri tersebut mansyaratkan mekanisme dan langkah-langkah yang harus dilakukan oleh Desa melalui LPHD Kepayang yang secara Legal berperan untuk menrancang, menyusun dan mengelola Hutan Desa tersebut, guna proses perizinan lainnya, yang nantinya hasilnya dapat dirasakan oleh warga masyarakat desa Kepayang, diantaranya LPHD  harus menyiapkan dan menyusun Rencana Kerja Hutan Desa (RKHD) dan Rencana Kerja Tahunan (RKT).

Dalam penyusunan RKHD, katanya, LPHD bisa berkoordinasi dengan Dinas Kehutanan kabupaten dan provinsi, serta lembaga pendamping hutan desa. Untuk Desa Kepayang, pendamping Wahana Bumi Hiau (WBH). WBH sejak awal dengan melakukan beberapa hal, seperti pengembangan kelompok ekonomi, pelatihan dan penelitian, membuat perpustakaan desa, pembibitan dan reboisasi, penebatan parit. Termasuk mengawal usulan HD Kepayang.

Deddy Permana, direktur WBH mengatakan, partisipasi masyarakat desa penting dalam setiap tahapan proses perizinan dan pegelolaan hutan desa. Pemerintah dalam hal ini instansi terkait, katanya, wajib mendukung proses pendampingan, fasilitasi, pemberdayaan, dan pengawasan juga anggaran.

“Dalam waktu dekat kita akan melakukan musyawarah desa bersama LPHD terkait dengan rencana penyusunan RKHD dan RKT Hutan Desa Kepayang, kami sangat mengharapkan dampingan dan binaan dari WBH terkait hal tersebut, karena dalam hal ini kami sangat menyadari keterbatasan SDM masyarakat kami “ Ujar Ibnu Hajar, Kepala Desa Kepayang.

Hal tersebut disampaikan pada diskusi desa pada sabtu malam 30 Agustus 2014, yang dihadiri oleh Perangkat Desa, Lembaga-lembaga Desa, LPHD, Perwakilan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Desa Kepayang. Dalam Kesempatan itu juga hadir perwakilan dari Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan, Perwakilan dari BP-DAS Musi, Perwakilan dari Media Cetak dan Elektronik baik Lokal maupun nasional yang besama dengan Lembaga Wahana Bumi Hijau (WBH) sedang melakukan Field Trip Media Pers dan Pemerintahan Terkait yang esok hari tanggal 31 Agustus 2014 akan melakukan kunungan langsung ke masyarakat yang bersentuhan langsung dengan areal Hutan Desa Kepayang yaitu Dusun III Nuaran, Desa Kepayang. yang pada kesempatan tersebut akan melakukan wawancara langsung kepada masyarakat dusun nuaran tersebut.

Pada kunjungan minggu 31 Agustus 2014 rombongan dengan mengendarai ketek (sebutan alat transfortasi air dengan mesin kecil) selama kurang lebih 2 jam sampai pada simpang dusun nuaran, disini kita dapat melihat areal pembibitan tanaman kayu hutan khas tumbuhan yang ada di areal bergambut serta melihat langsung bloking kanal yang telah dilakukan oleh masyarakat bersama WBH, bloking dilakukan sebagai upaya menjaga agar lahan gambut disekitarnya tetap basah dan mengurangi potensi terbakar.

Saat perjalanan menuju dusun nuaran kita menemukan tumpukan rakit-rakit kayu ilegal diprediksi puluhan bahkan ratusan kubik kayu alam yang dijarah/dirambah oleh orang-orang yang tidak bertanggungjawab, yang diperkirakan asal kayu dari HP Lalan dan bahkan pada areal Hutan Desa yang 5.170 Ha tersebut. Hal ini menjadi tantangan dan PR besar bagi LPHD kedepan, dalam pengelolaannya juga harus memuat unsur-unsur pemerintah terkait, sebagai salah satu hal untuk pemberantasan ilegal logging di sana.

Pada Prinsif nya Setelah diberikan Penetapan Areal Kerja Hutan Desa dari Kemenhut, perlu di lakukan penyusunan RKHD dan pengajuan HPHD kepada Gubernur merupakan tahapan dari proses perizinan Hutan Desa sesuai dengan peraturan yang berlaku. Sebagai lembaga pendamping hutan Desa Kepayang, WBH siap memfasilitasi penyusunan RKHD Kepayang dan pengajuan HPHD kepada Gubernur Sumatera Selatan.

RKHD Kepayang, yang selanjutnya di rincikan dalam penyusunan Rekcana Kelola Tahunan (RKT) dapat menjadi panduan pengelolaan sehingga masyarakat Desa Kepayang dapat melakukan pengelolaan hutan secara lestari, sebagai sumber air, sumber benih, sumber hasil hutan bukan kayu dan sebagai sumber penghidupan bagi masyarakat setempat. Serta menjaga keamanan areal hutan desa dari perambahan, perladagang berpindah dan penebangan liar.

Share This: