Hukum Hutan Kebijakan Lahan Palembang Sumatera Selatan Sumsel

Perusahaan SINARMAS Digugat Rp 7 Triliun

Jakarta – Manager Director PT Sinar Mas Gandi Sulistiyanto mempertanyakan langkah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang menggugat anak perusahaannya secara perdata. Tak tanggung-tanggung, nilai gugatan yang diajukan ke Pengadilan Negeri Palembang itu mencapai Rp 7 triliun. “Apa tidak salah?” kata Gandi di kantornya, Senin, 12 Oktober 2015.

Gandi menjelaskan, tuduhan pembakaran hutan terhadap PT Bumi Hijau Mekar (BMH), yang merupakan anak usaha PT Sinar Mas, sudah ada sejak tahun lalu. Selain gugatan perdata yang muncul sekarang, perusahaan itu dituntut secara pidana. “Tapi tidak terbukti,” ucapnya.

Menurut Gandi, tahun lalu memang ada titik api di area konsesi BMH. Namun titik api itu bukan hasil pembakaran oknum, melainkan rembetan dari tempat lain. “Ibaratnya, kalau rumah kamu kebakaran, belum tentu kamu yang membakar, kan?” ujar Gandi. (Tempo)

Bagaimana pun, gugatan itu kini telah diproses di pengadilan. “Jadi kami ikuti prosesnya,” tuturnya.

Sebelumnya, Kementerian Lingkungan Hidup telah menggugat BHM secara perdata. Selain itu, BMH, yang beroperasi di Palembang, Sumatera Selatan, telah ditetapkan sebagai tersangka pidana pembakar hutan dan lahan. Penetapan status tersangka pembakaran hutan itu juga sudah dibenarkan Kepala Badan Reserse Kriminal Kepolisian RI Komjen Anang Iskandar.

Kejahatan Pembakaran Hutan, Jokowi Tuntut Sinar Mas Rp 7 Triliun
jokowi gugat bmh
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) melakukan langkah hukum, menggugat secara perdata Rp7 triliun terhadap PT Bumi Hijau Mekar (BHM), anak perusahaan PT Sinar Mas yang merupakan bagian dari kelompok usaha Asia Pulp and Paper (APP).

PT Bumi Mekar Hijau (BMH) beroperasi di Palembang, Sumatera Selatan dan telah ditetapkan sebagai tersangka pembakar hutan dan lahan. Penetapan status tersangka pembakaran hutan itu juga sudah dibenarkan Kabareskrim Polri, Komjen Anang Iskandar.

Selain ancaman pidana, PT BMH digugat perdata oleh Kementerian LHKP dengan total tuntutan ganti rugi dan biaya pemulihan lingkungan sebesar lebih dari Rp7 triliun. Proses persidangan kini sedang berlangsung di Pengadilan Negeri Palembang.

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya mengungkapkan, luas kebakaran lahan dan hutan yang ditimbulkan mencapai sekitar 1,7 juta hektare dan telah mengakibatkan kabut asap yang menyelimuti hampir seluruh Sumatera bahkan ke negara tetangga.

Dikutip dari suara karya, Direktur Asia Pulp and Paper (APP) Suhendra Wiraadinata, Jumat (9/10/2015) malam menjelaskan, perusahaan telah melakukan langkah-langkah hukum terkait gugatan perdata Rp7 triliun dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

Sementara itu, Manager Director PT Sinar Mas Gandi Sulistiyanto tak mau menjawab pertanyaan terkait masalah hukum PT Bumi Hijau Mekar (BHM) dan gugatan hukum senilai Rp7 triliun. ”Siapa nih? Saya lagi rapat. Saya tidak bisa diganggu, ya,” ujar Gandi Sulistiyanto saat dihubungi. (HarianTerbit)

Tiga Perusahaan Sinar Mas Group Terlibat Pembakaran Lahan

Tersangka dalam kasus kebakaran hutan dan lahan terus bertambah. Menurut data yang dilansir Bareskrim Rabu (7/10), telah ada 223 tersangka yang dijerat dalam kasus ini.

Sebanyak 12 di antaranya adalah tersangka korporasi dan 211 orang adalah tersangka perorangan. Mereka itu terlibat dalam 242 laporan polisi dengan jumlah area terbakar seluas 42.676,68 hektare.

Perkara-perkara itu tidak semua ditangani Bareskrim melainkan hanya 4 perkara yang ditangani Bareskrim–dan sisanya ditangani Polda-Polda– dimana 3 sudah disidik dan 1 dilidik dengan 1 tersangka korporasi.

Sebanyak 3 perusahaan yang disidik itu adalah PT Bumi Mekar Hijau (BMH) yang sudah dijadikan tersangka pada Februari. Lalu PT  Tempirai Palm Resources (TPR) dan PT Waymusi Agro Indah (WAI).

PT BMH adalah perusahaan kakap anak perusahaan Sinar Mas Grup. BMH saat ini juga digugat perdata oleh Kementerian LHK dengan total tuntutan ganti rugi dan biaya pemulihan lingkungan sebesar lebih dari Rp 7 triliun. Persidangan kasus perdata ini sedang berlangsung di Pengadilan Negeri Palembang.

Sedangkan‎ PT TPR dan PT WAI terletak di Desa Pulau Geronggang, Sepucuk, Pedamaran Timur, Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), Sumatera Selatan (Sumsel).

Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah berkunjung ke lokasi tersebut pada 6 September lalu. Saat itu, Jokowi turun bersama dengan Panglima TNI Gatot Nurmantyo, Kapolri Jenderal Badrodin Haiti, Gubernur Sumatera Selatan Alex Noerdin, dan Bupati OKI Iskandar.

Lalu bagaimana perkembangan pengusutan tiga korporasi yang ditangani Bareskrim ?  “Berkas PT BMH sudah siap maju ke kejaksaan sedangkan untuk PT PTR dan PT WAI penyidik sedang melaksanakan gelar perkara untuk penentuan tersangkanya,” jawab seorang sumber di Mabes Polri saat dihubungi Jumat (9/10).

Sumber itu juga mengatakan jika kasus  PT BMH adalah “test case” bagi Polri dan penegak hukum lainnya. Itu karena perusahaan tersebut adalah perusahaan milik  konglomerasi besar di Indonesia yang jaringan lobinya telah mengakar kemana-mana.

“Berkas BMH sudah siap maju tinggal menunggu lampu hijau dari pimpinan karena kasus ini sudah kita tangani sejak Februari lalu,” lanjut sumber tersebut dan menolak disebutkan namanya.

Direktur Tipiter Brigjen Yazid Fanani belum bisa dimintai komentarnya saat dihubungi Jumat. Namun pada Kamis (8/10) kemarin Yazid berkomitmen jika seluruh kasus pembakaran hutan dan lahan akan digarap tanpa pandang bulu.

“Ya kita lidik, kita sidik. Ada dugaan kelalaian, kita sidik. Ada dugaan kesengajaan, kita sidik,” ujar Yazid di  Mabes Polri kemarin. (BeritaSatu)

Polri Jamin Tegakkan Hukum Terhadap Perusahaan Besar – Anak Usaha Sinar Mas Bakal Dijerat Pidana
badrodin
JAKARTA (SK) – Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Pol Badrodin Haiti menegaskan, pihaknya akan menegakkan hukum tanpa pandang bulu terhadap perusahaan besar yang melakukan tindak pidana pembakaran hutan dan lahan.

”Polri akan mengusut dan menindak siapa pun yang melakukan tindak pidana pembakaran hutan dan lahan. Saat ini sudah ada dua perusahaan asing yang ditetapkan sebagai pelaku pembakaran hutan dan lahan,” ujar Kapolri dalam keterangan persnya di Kantor Menko Polhukkam, Jakarta, Senin (12/10).

Ia mengungkapkan dua perusahaan itu satu berasal dari Malaysia dan satu lagi dari Tiongkok. Polri akan melakukan penyidikan lebih intensif terhadap kedua korporasi asing tersebut, guna memperdalam informasi terkait motif pembakaran hutan tersebut.

Sementara itu, anak usaha korporasi Sinar Mas PT Bumi Mekar Hijau (BMH), tidak hanya digugat secara perdata oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tapi juga bakal diproses secara pidana.

PT BMH yang berlokasi di Ogan Komering Ilir (OKI) Provinsi Sumsel dipidana karena diduga melakukan pembakaran hutan dan lahan sehingga menimbulkan kabut asap.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Pol Agus Rianto menyebutkan ada tiga perusahaan yang manajemennya bakal dijerat dengan pasal pidana. Namun, Agus tidak mau menyebutkan tiga nama perusahaan itu.

Menurut informasi yang diperoleh Suara Karya, tiga perusahaan yang bakal dikenakan pasal pidana itu PT BMH, PT TPR dan PT WAI.

”Berkas PT BMH sudah siap maju ke Kejaksaan, sedangkan untuk PT PTR dan PT WAI penyidik sedang melaksanakan gelar perkara untuk penentuan tersangkanya,” kata sumber di Mabes Polri yang menolak disebut namanya.

Sementara itu, kuasa hukum PT Bumi Mekar Hijau (BMH) anak perusahaan Sinar Mas Kristianto tidak bisa dihubungi. Suara Karya, Senin (12/10) malam berkali-kali menghubungi Kristianto, namun ia tidak mengangkat teleponnya. (don/hiu/yon) (Surakarya.id)

Share This: