Hutan Info Lingkungan Kebijakan Lahan Sosial Budaya Sosial Masyarakat Sumbawa Besar

Masyarakat Adat Cek Bocek Selesek Reen Suri

Terusir Emas dan Belanda

PERBUKITAN hijau itu mengepung Desa Lawin. Di balik bukit itulah terhampar Hutan Dodo. Persisnya di Kecamatan Ropang, Sumbawa Besar, Nusa Tenggara Barat. Masyarakat adat Cek Bocek Selesek Reen Suri mengeklaim berasal dari hutan itu. Hutan Dodo dianggap bagian hidup dari masyarakat adat Cek Bocek sejak sebelum penjajahan Belanda, Hutan itu berisi kelapa, kopi, gaharu hingga padi. Mereka juga berburu di Hutan Dodo. “Siapa pun boleh mengambil hasil hutan,” kata Datu Sukanda, Kepala Masyarakat Adat Cek Bocek, Sabtu, 29 Oktober 2016, lalu.

Sukanda mengklaim masyarakat adat Cek Bocek sebelum mereka sudah ratusan tahun hidup di hutan. Mereka adalah bagian dari suku Berco, yang dulunya menyatu dengan Kerajaan Gowa di Sulawesi. Belanda mengusir nenek moyang mereka. Mereka yang di Desa Lawin diklaim adalah generasi dari Cek Bocek yang terusir itu. “Kami sekarang harus berjalan kaki selama enam jam ke Hutan Dodo,” katanya.

Hutan Dodo di masa kini bukan lagi rumah bagi masyarakat adat Cek Bocek. Luas hutan itu berkisar 29 ribu hektare. Pemerintah menyerahkan pengelolaan 16 ribu hektare lahan hutan kepada PT Newmont Nusa Tenggara (NNT) pada 1986. Sejak 1993, dimulailah eksplorasi emas di Hutan Dodo. Pada November 2016, saham PT NNT dijual dan kini dikuasai PT Amman Mineral Internasional.

Klaim itu ternyata hanya sepihak. Pemerintah tak mengakui keberadaan masyarakat adat Cek Bocek. Dampaknya, Hutan Dodo tak diakui sebagai tanah ulayat. “Tak ada masyarakat adat di Sumbawa,” kata Iriawan Syaf, Staf Ahli Hukum Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat di acara pembukaan Konferensi Nasional Aliansi Masyarakat Adat Nusantara di Sumbawa Besar, Jumat, 28 Oktober 2016.

Status tanah itulah yang selama dua belas tahun belakangan diperjuangkan masyarakat adat Cek Bocek. Sejak 2004, masyarakat adat Cek Bocek sudah mulai mengumpulkan bukti sejarah, ritus leluhur, serta dokumen adat warisan nenek moyang. Mereka bahkan berkali-kali berdemonstrasi di kantor pemerintah daerah. Mereka ingin diakui sebagai masyarakat adat, lalu mendapatkan hak atas tanah ulayat di Hutan Dodo.


“MASYARAKAT ADAT CEK BOCEK DISEBUT BAGIAN DARI SUKU BERCO YANG DULU MENYATU DENGAN KERAJAAN GOWA.”

Masyarakat Cek Bocek mengeklaim dulunya dipaksa berpindah dari Hutan Dodo sejak 1935. Mereka menghuni kawasan Dodo, Selesek, dan Suri. Ketiganya masih berada di sekitar Hutan Dodo. “Kami dipindah paksa,” kata Datu Sukanda.

Pengusiran itu terjadi pada masa penjajahan Belanda. Masyarakat Cek Bocek dipaksa membuka lahan belantara yang kini diberi nama Lawin. Sebagian berpencar ke Desa Labangkar dan Beru. Meski berpisah, identitas mereka tak hilang. Hukum dan tradisi adat disebutkan masih berjalan.

Masih berlakunya pranata adat masyarakat Cek Bocek hingga kini, dibuktikan dengan masih adanya sistem pemerintahan adat. Pemerintahan yang dipegang oleh seorang Kepala Adat, dibantu Benko Adat dan Majelis Adat yang berfungsi semacam legislatif. Di bawahnya ada juru tulis yang bertugas ayaknya sekretaris.

Untuk memudahkan koordinasi, karena masyarakat Cek Bocek yang berpencar, para tokohnya berbagi tugas. Mereka terdiri dari Menteri Teme Dodo yang bertanggung jawab kepada masyarakat Desa Labangkar, Kanaruan Lebah untuk Lunyuk, Sury Semprok untuk Lawin, serta Panyeberu untuk masyarakat Beru.

Hutan Dodo yang diklaim sebagai tanah ulayat itu pun masih dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan sosial. Saban bulan Syawal, masyarakat berbondong-bondong ke Hutan Dodo untuk melakukan ritual jango kubur atau ziarah kubur ke makam leluhur.

Keberadaan masyarakat Cek Bocek di masa kini kemudian menjadi perdebatan. Ada pihak yang beranggapan Cek Bocek sengaja dibuat untuk mengakomodir kepentingan kelompok tertentu. Seiring dengan itu pula letupan-letupan mulai bermunculan. Sejak konflik dengan Newmont bertumbuh, warga Cek Bocek mengaku kerap diintimidasi. Mereka menduga-duga, motif intimidasi itu agar komunitas adat Cek Bocek dibubarkan.

Share This: