Hukum Kebijakan Lahan

Konfik agraria, menjadi salah satu pekerjaan rumah yang belum terselesaikan

tanah milik rakyat
foto: Ilustrasi siarindonesia.com

Siar Indonesia, Konfik agraria di Sumatera Selatan (Sumsel). Sampai saat ini, ada 64 kasus sengketa lahan. Dari 64 kasus tersebut, baru 28 kasus yang diselesaikan.

Sedangkan perkara pertanahan di Sumsel menurut Sekretaris Utama Badan Pertanahan Nasional (BPN), H Suhaily Syam, ada 34 kasus. “Enam kasusnya, sudah terselesaikan. Sementara 15 kasus dalam proses, sembilan kasus proses Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dan empat kasus yang dicabut,” kata Suhaily saat pembagian sertifikat tanah gratis kepada masyarakat miskin dalam peringatan Hari Agraria ke-54, Jumat (18/7).

Ia menyebut, penyelesaian sengketa lahan memang belum sepenuhnya dirampungkan. Namun kata Suhaily, BPN harus menyelesaikannya sesuai tahapan. “Kita ini kan ada akselerasi peningkatan sesuai dengan tahapan-tahapan yang ada. Sampai dengan Juni 40 persen, September harus 70 persen dan Desember rampung semuanya,” terang Suhaily.

Menurutnya, tahapan tersebut berlaku tidak hanya di Sumsel saja melainkan diseluruh Indonesia. “Ini memang begitu, tidak hanya di Sumsel saja tapi seluruh Indonesia karena ini berkaitan dengan kemampuan tenaga yang ada. Tahapan itu harus dipatuhi, kalau ternyata masih tak capai target kita akan cari penyebabnya apakah masalahnya di BPN atau di pemilik tanah dan pastinya sengketa ini tidak akan kita tinggalkan,” tegasnya.

Selain itu persoalan itu beber Suhaily, BPN juga kini melakukan pengadaan tanah bagi kepentingan umum, seperti pembebasan lahan untuk pembangunan jalan tol Palembang-Indralaya, sepanjang 22 kilometer. Saat ini, baru tujuh kilometer yang sudah dibebaskan.

Sementara itu, Gubernur Sumsel, H Alex Noerdin mengatakan, saat ini dari 48.705 sertifikasi lahan milik masyarakat baru 19.033 sertifikasi yang sudah diselesaikan. “Semuanya harus tuntas pada Desember nanti, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumsel, harus mensupport penuh. Karena ini merupakan penghargaan, yang sangat luar biasa bagi masyarakat yang memiliki lahan sekaligus memberikan kepastian hukum dalam bidang tanahnya,” ungkap Alex.

Menurut Alex, kalau selama ini masyarakat yang hendak meminjam uang di bank namun tanahnya tidak laku, karena belum memiliki sertifikat. Tetapi sekarang hal itu, sudah bisa dilakukan karena sudah memiliki sertifikat.

“Jadi ini suatu peningkatan dan kemajuan yang luar biasa. Sebagai gubernur, saya apresiasi setinggi-tingginya kepada BPN Sumsel yang luar biasa capeknya, susahnya, sulitnya untuk menuntaskan sertifikasi bagi 48.705 bidang tanah ini,” tukasnya.

Sumber: KabarSumatera.Com

Share This: