Berita Istana Negara Politik Presiden Tokoh

Jokowi Bukan Siapa-siapa di PDIP Beda dengan SBY

Jakarta – Peneliti dari Indonesia Corruption Watch (ICW), Donal Fariz, mengatakan penyebab utama buruknya kinerja Presiden Jokowi selama 100 hari pemerintahannya adalah partai politik di sekeliling Jokowi. “Partai-partai tersebut punya kepentingan sendiri-sendiri, tidak mendukung Jokowi,” ujar Donal, Rabu, 28 Januari 2015.
Selama 100 hari pemerintahan Jokowi, cukup banyak jejak permintaan parpol pendukung mantan Gubernur Jakarta itu. Salah satunya adalah banyaknya menteri yang berasal dari partai di dalam kabinet Jokowi. Contoh teranyar ada dalam pemilihan calon tunggal Kepala Kepolisian RI, yaitu Komisaris Jenderal Budi Gunawan, yang dikenal sebagai orang dekat Megawati. Budi menjadi ajudan Megawati saat Ketua Umum PDI Perjuangan itu menjabat presiden 2001-2004.
Donal melanjutkan, situasi yang dialami Jokowi berbeda dengan kondisi saat Susilo Bambang Yudhoyono menjadi presiden. Menurut Donal, SBY didukung dan dilindungi partainya: Demokrat. Walhasil, tak ada konflik internal yang tak bisa ditangani oleh SBY.
“Demokrat cukup loyal dengan SBY. Kalau PDIP, masih menempatkan Jokowi sebagai anggota partai. Ironis, sepuluh tahun Demokrat jaga SBY, sementara PDIP dalam 100 hari sudah ganggu pemerintahan,” ujar Donal.

100 Hari Jokowi, Diserang dari Empat Penjuru

icw
Mantan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Bibit Samad Rianto menilai Presiden Joko Widodo masih dibayangi keraguan dalam penegakan hukum. Dia mencontohkan, Jokowi tak tegas dalam mengambil keputusan setelah calon Kepala Polri, Komisaris Jenderal Budi Gunawan, jadi tersangka. “Akibatnya, Komisi Pemberantasan Korupsi dan Polri bergesekan,” kata Bibit, Senin, 26 Januari 2015.
Bibit menambahkan, Jokowi masih direpotkan oleh empat kekuatan yang ada di sekitarnya. Kekuatan itu adalah kelompok pendukung dan relawan, partai pendukung pemerintah, partai pendukung Prabowo, dan kekuatan pendukung Wakil Presiden Jusuf Kalla. “Empat kekuatan ini yang perlu dikelola dengan baik oleh Jokowi agar bisa menegakkan hukum dengan tegas,” kata Bibit.
Ketua Dewan Pimpinan Pusat PDIP Effendi Simbolon mengakui komunikasi politik di internal partai pendukung Jokowi belum optimal. Namun, kata Effendi, seratus hari pertama belum bisa dijadikan dasar untuk mengukur kekurangan pemerintahan Jokowi.
Effendi mengatakan waktu seratus hari belum cukup bagi Jokowi untuk membangun pemerintahan yang efektif. Apalagi pemerintahan Jokowi diisi oleh orang-orang dari berbagai latar belakang dan baru dalam pemerintahan. “Berangkatnya pemerintahan ini memang dimulai dengan kapal yang antara nakhoda, navigator, dan kru yang tak saling kenal,” ujar Effendi.
Effendi membantah anggapan bahwa partainya menjadi faktor penghambat yang menghalangi kinerja pemerintah. PDIP, kata, dia justru menjadi partai pendukung yang mengawal kebijakan Jokowi. “PDIP akan jadi partai yang akan membentengi Jokowi di parlemen dari ancaman penggulingan,” ujar Jokowi. Karena itu, Effendi mengingatkan Jokowi agar terus menjaga komunikasi dengan partai pendukung.

ICW : 100 Hari Jokowi Nilainya Lima

jokowi rapot merah
Peneliti dari Indonesia Corruption Watch (ICW), Donal Fariz, menilai Joko Widodo bekerja buruk selama seratus hari pertama pemerintahannya. Jika diberi rapor, kata Donal, Jokowi pantas dapat nilai jeblok dan rapor merah. “Dalam hal penegakan hukum misalnya, kami beri Pak Jokowi nilai lima,” ujar Donal ketika dihubungi Tempo, Rabu, 28 Januari 2015.
Donal menjelaskan, Jokowi pantas mendapat nilai lima dalam hal penegakan hukum karena kurangnya terobosan. Selain itu, Jokowi juga masih minim bicara soal agenda-agenda pemberantasan korupsi.
Menurut Donal, Jokowi selaku penerima Bung Hatta Award seharusnya sudah membuat terobosan hukum dalam seratus hari kerjanya. Misalnya, dengan membuat desain besar penegakan hukum ke depan selama masa pemerintahannya.
“Tetapi Pak Jokowi lebih sering memprioritaskan agenda-agenda pembangunan infrastruktur dan pertumbuhan ekonomi. Padahal, agenda itu akan menjadi percuma dan tak jalan apabila anggarannya dikorupsi,” ujar Donal.
Jokowi tak hanya menerima nilai lima dalam hal penegakan hukum. Dalam hal kelembagaan, kata Donal, Jokowi juga dapat nilai lima. Donal mengatakan, penyebabnya adalah posisi-posisi vital di pemerintahan yang terlalu banyak diisi oleh orang-orang parpol yang rawan punya kepentingan politik.
Donal memberi contoh pengisian posisi Menteri Hukum dan HAM, Jaksa Agung, serta Kapolri yang semuanya diisi orang yang terafiliasi dengan parpol. Menteri Hukum dan HAM diisi oleh Yasonna Laoly yang merupakan kader PDIP, Jaksa Agung diisi Prasetyo yang merupakan kader NasDem, dan Kapolri akan diisi Budi Gunawan yang dekat dengan PDIP.
“Yah saya kasih nilai 5,5 lah karena Ketua MK yang baru cukup bagus dan pengisian posisi menteri masih melibatkan KPK. Sayang, tidak konsisten,” ujar Donal.

Sumber: Tempo.Co

Share This: