Hutan Kebijakan Lahan Lingkungan

Hutan desa solusi tepat tahan laju deforestasi

DSC_0054

Siar Indonesia, Aktivis lingkungan hidup sumatera selatan mengatakan Hutan Desa bukan hanya sekedar bentuk pemberian hak kelola hutan kepada masyarakat tetapi juga menjadi solusi tepat untuk menahan laju deforestasi dan degradasi hutan di indonesia.

“Hutan Desa merupakan instrumen tepat untuk memberikan hak masyarakat lokal terhadap lahan. Cara tersebut memaksa pihak luar membuat pengecualian untuk menggunakan lahan di kawasan Hutan Desa,” kata Aprilino divisi informasi dan dokumentasi wahana bumi hijau (WBH) sumsel disela-sela kunjungan field trip media pers dan pemerintahan di desa kepayang kecamatan bayung lencir kabupaten musi banyuasin pada sabtu-minggu 30-31 Agustus 2014

Meski demikian, aprilino mengatakan instrumen pemberian hak kelola hutan pada masyarakat dalam bentuk Hutan Desa ini perlu mendapatkan dukungan dari berbagai pihak dan instansi terkait mengingat perolehan izin pengelolaannya butuh waktu bertahun-tahun, ini contohkan Hutan Desa Kepayang yang kurang lebih 3 tahun saat pengajuan 2010 dan baru dikeluarkan/diizinkan melalui SK Menteri pada 2013 ini.

“Hal ini sangat berbeda saat perizinan yang diberikan untuk perusahaan besar, hal ini yang perlu diubah mekanisme dan aturan-aturan yang ada agar dapat dijalankan maksimal sesuai aturan yang ada,” ujar aprilino.

Terlebih ia mengatakan pelaksanaan Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 35/PUU/X/2012 tentang Hutan Adat menjadi penting dilakukan karena langkah pertama yang harus dilakukan memang memberikan hak pengelolaan hutan kepada masyarakat adat dan masyarakat yang hidup di dalam dan sekitar hutan.

“Dengan merujuk putusan MK tersebut tentu akan mempermudah masyarakat memperoleh ijin mengelola Hutan Desa,” ujar dia.

Selain memberikan apa yang menjadi hak dari masyarakat adat, “One Map Policy” di Indonesia perlu segera diberlakukan guna memecahkan masalah tumpang tindih di sektor kehutanan.

Wahana Bumi Hijau (WBH) Aprilino mengatakan perusahaan kayu dan produsen minyak sawit menjadi pihak yang banyak membuka hutan, khususnya di Sumatera Selatan ini.

Meski perusahaan-perusahaan tersebut tidak membuka hutan secara ilegal namun banyak yang beroperasi dalam teknis pelaksanaannya dilakukan dengan tidak secara lestari. hal ini perlu juga ditegaskan pihak-pihak perusahaan yang memiliki hak konsesi di areal hutan bahwa kelestarian hutan dan kesejahteraan masyarakat yang ada di sekitar areal konsesi mereka, adalah merupakan tanggungjawabnya juga.

Intervensi pasar merupakan langkah yang masih perlu dilakukan untuk menekan deforestasi di Indonesia, seperti memberlakukan Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) meski Aprilino mengakui sistem sertifikasi itu ternyata belum mampu dan belum maksimal sebagai upaya menangkal deforestasi saat ini. khususnya di sumatera selatan

Share This: