Ekonomi Makro

DPR Beri Sinyal Akan Ubah UU Minerba

Presiden Direktur PT Freeport Indonesia
Presiden Direktur PT Freeport Indonesia (PTFI), Maroef Sjamsoeddin (tengah)

Anggota Komisi VII DPR RI, Satya Widya Yudha, mengatakan, banyak pelanggaran terhadap Undang-undang Nomor 04 Tahun 2009 tentang Mineral Tambang dan Batubara. Namun, bukannya sanksi yang dijatuhkan, pemerintah justru membuat aturan-aturan turunan yang terkesan “pembenaran” atas pelanggaran.

“Mana ada yang bisa bikin smelter sampai 2014? Mana tunjukkan ke saya,” kata Satya ditemui di Gedung Parlemen, Jakarta, Senin (6/7/2015).

Oleh karena itu, anggota DPR dari Fraksi Golkar itu menyatakan, parlemen mengakomodasi realitas industri yang ada saat ini. Industri yang ada bukan hanya PT Freeport Indonesia, melainkan juga PT Newmont Nusa Tenggara, bahkan BUMN PT Aneka Tambang (Persero).

Kasus Freeport, misalnya, Satya menuturkan, saat ini perpanjangan kontrak Freeport menjadi polemik lantaran smelter yang seharusnya terbangun 2014 tak kunjung usai. Padahal, tertundanya smelter yang kemudian “dibenarkan” dengan aturan turunan sebenarnya telah melanggar UU Minerba.

“Smelter selambatnya (terbangun) lima tahun sejak UU Minerba diundangkan. Dalam hal ini yang bisa direvisi bukan permen, bukan peraturan pemerintah. Untuk itu, kami juga akan minta pendapat pakar hukum,” sambung Satya.

Share This: