Berita Hutan Info Lingkungan Kebijakan Lahan Nasional

Deforestasi Potret Buruk Tata Kelola Hutan Indonesia

DSC_0116

Siar Indonesia, Pengelolaan hutan di Indonesia belum Pmencerminkan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip tata kelola hutan yang baik (good forest governance), sehingga mendorong terjadinya degradasi hutan dan deforestasi hutan yang signifikan. dilansir dari Analisa FWI melalui BAPPENAS terkait permasalahan mendasar pada sektor kehutanan Indonesia menunjukan bahwa tata kelola yang buruk, penataan ruang yang tidak sinkron antara pusat dan daerah, ketidakjelasan hak tenurial, serta lemahnya kapasitas dalam manajemen hutan (termasuk penegakan hukum) menjadi permasalahan mendasar pengelolaan hutan di Indonesia yang berujung kepada kehancuran sumber daya alam.

Berbagai literatur menyebutkan bahwa penyebab langsung dari kerusakan hutan dan deforestasi di Indonesia adalah: (1) konversi hutan alam menjadi tanaman tahunan, (2) konversi hutan alam menjadi lahan pertanian dan perkebunan, (3) eksplorasi dan eksploitasi industri ekstraktif pada kawasan hutan (batu bara, migas, geothermal), (4) pembakaran hutan dan lahan, dan (5) konversi untuk transmigrasi dan infrastruktur lainnya . Di samping lima faktor di atas, beberapa wilayah di Indonesia, deforestasi dan kerusakan hutan juga disebabkan oleh pemekaran wilayah menjadi daerah otonomi baru.

DSC_0205

Tingginya deforestasi dan degradasi hutan Indonesia tersebut telah memposisikan negeri ini menjadi salah satu penyumbang terbesar emisi gas rumah kaca (GRK) ditingkat global. Penyumbang terbesar emisi gas rumah kaca tersebut adalah aktivitas perubahan penggunaan hutan dan lahan atau yang dikenal dengan istiah LULUCF (Land Use, Land-Use Change and Forestry).Tata kelola hutan yang baik ditandai oleh adanya transparansi yang menjamin kebutuhan masyarakat untuk mendapatkan informasi, partisipasi masyarakat yang substansial dan signifikan dalam proses perencanaan sampai pengawasan, akuntabilitas yang tinggi dan bisa dipertanggungjawabkan, serta koordinasi yang berjalan efektif dan efisien dalam setiap pengambilan keputusan. Namun faktanya tidaklah demikian, kebijakan pemanfaatan sumber daya hutan dan lahan belum dilakukan secara transparan dan partisipatif. Akuntabilitas penyelenggaraan kehutanan masih rendah dan koordinasi juga lemah.

DSC_0269

Selanjutnya, kelemahan tata kelola hutan tersebut menyediakan ruang terjadinya praktik-praktik korupsi. Pada akhirnya, ketiadaan transparansi dan partisipasi, korupsi, dan cara pandang bahwa sumber daya alam khususnya sumberdaya hutan hanyalah sumber pendapatan dan keuntungan keuangan semata, menjadi kontributor terbesar kerusakan hutan Indonesia . Sepanjang keseluruhan dekade ini, lemahnya peran dan kapasitas pemerintah dalam menjalankan fungsi pengawasan menciptakan celah dan insentif bagi oknum-oknum pelaku kehutanan yang nakal untuk mengeksploitasi sumber daya hutan secara destruktif.

Share This: