Berita Hukum Korupsi

Bupati Muba Diduga Otak Pelaku Korupsi

pahri-beni-1

Siar Indonesia, Kabupaten Musi  Banyuasin adalah Kabupaten yang subur dan kaya akan sumberdaya alam. Wajar saja APBD Kab. Musi Banyuasin Mencapai Dua hingga Tiga Triliun Rupiah Pertahunnya. Peluang inilah yang bisa  memberikan kesempatan yang takkala luasnya bagi Pejabat di Kab. Musi Banyuasin untuk melakukan Korupsi berjamaah. Aparat Penegak hukum yakni Kajari Musi Banyuasin dan Oknum Polisi  juga diduga terlibat dalam jaringan Bisnis Proyek di Pemkab Musi Banyuasin. Permasalahan ini bisa dibuktikan dengan adanya Proyek Penataan Lapangan Parkir Mesjid Agung Desa Epil yang diduga kuat milik Oknum Polisi inisial YI, Proyek Pengedaman Pinggiran Aliran Sungai Musi di Desa Bailangu Juga diduga Kuat Milik Oknum Aparat Polres Musi Banyuasin Inisial DI, berikut Proyek Pekerjaan Pembangunan Jalan Dalam Kelurah Mangun Jaya diduga kuat milik Oknum Kejari Muba Berinisial Ju.

Berdasarkan  Informasi yang kami dapat dari berbagai sumber dan beberapa Oknum Pemborong dan Pimpinan Perusahaan yang ikut andil dalam Proses Lelang  dan memenangkan beberapa Tender  Proyek di lapangan bahwasanya dari Proyek yang Jumlah nilainya 100% yang sisanya hanya 50% hingga 55% saja yang bisa digunakan untuk Pekerjaan Proyek tersebut. Pertanyaan kami kemana 45% higga 50% lainnya,???? Kewajiban Pajak Daerah (PPH-PPN) 12,5%, Setoran wajib tanpa pertanggung jawaban 15% Kepada Bupati Kab. Musi Banyuasin, Upah Tukang 12%, PPTK  1%, Pengawas 1%, Panitia tender 2% dan berikut biaya tender 2% jumlah seluruhnya 45,5% ini belum termasuk keuntungan bagi Pemborong. Jadi wajar saja kalau Proyek yang seharusnya dapat diselesaikan sesuai dengan standar ternyata dilapangan banyak proyek yang terbengkalai alias tidak selesai dan Putus Kontrak.

Sebenarnya kami selaku kontraktor sangat merasa keberatan dengan ketentuan ini, tapi apa boleh buat, kami harus mengikuti Peraturan yang ada, kalau kami tidak mau mengikuti  Paturan ini sudah tentu kami tidak akan mendapat Proyek Pekerjaan yang ada di SKPD Pemkab. Musi Banyuasin ini. Setoran ini berlaku diseluruh Dinas Instansi yang ada di Kabupaten Musi Banyuasin ini tambahnya. Yang lebih memberatkan kami adalah setoran tanpa Pertanggungjawaban Kepada Bupati Musi Banyuasin, bayangkan saj kalai jumlah Nilai Proyeknya satu Milyar berarti jumlah uang yang wajib disetor adalah seratus lima puluh juta rupiah (Rp. 150.000.000,-).

Banyak terdapat Proyek yang nilainya diatas satu Milyar Rupiah, bahkan ada beberapa Proyek yang Nilainya mencapai Puluhan Milyar Rupiah, seperti Proyek Pekerjaan Sp Saud Menuju Bukit Selabu yang dikerjakan asal-asalan dan kondisi sekarang terbengkalai, Proyek Pekerjaan Peningkatan Jalan Kasmaran Pinggap Dua Tahun Anggaran yang dikerjakan Oleh PT. Gajah Mada Sarana dengan Jumlah Nilai anggaran Mencapai Dua Puluh Milyar Rupiah, Hingga saat ini Kondisi Jalan rusak parah, Berikut Proyek Pekerjaan Pembangunan Jembatan Lalan yang menelan dana lebih kurang seratus Milyar Rupiah (Rp. 100.000.000.000,-) Jika dihitung dengan jumlah Proyek yang ada di Kab. Musi Banyuasin yang mencapai Tujuh ratus Mulyar Rupiah Pertahunnya, Berapa Milyar Rupiah untuk 15 persenya yang wajib disetor Kepada Bupati Musi Banyuasin H. Pahri Azhari.

Menurut Darul Kutni Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) SPLS Kec. Sekayu, saya mengharapkan kepada pihak Aparat Penegak Hukum agar segera menyidik Oknum yang terlibat dalam permasalahan tersebut dan apabila terbukti segera kirim ke Penjara. (Darul)

Sumber: RadarNusantara

 

Sekayu – Merasa dicemarkan nama baiknya, Bupati Musi Banyuasin (Muba) H Pahri Azhari, melalui kuasa hukumnya Advokat Alamsyah Hanafiah SH, melaporkan wartawan media online nasional ke Mapolres Muba, Kamis (20/6) lalu. Laporan terkait pemberitaan yang menyebut “H Pahri Azhari, Bupati Muba Diduga Otak Pelaku Korupsi di Kabupaten Muba”.
Tak hanya itu, didalam berita tersebut, juga menyebut bahwa Bupati membuka peluang kepada Kejaksaan Negeri (Kejari) Sekayu, oknum Polres Muba dan pejabat Pemkab Muba, untuk korupsi berjamaah. “Pelaporan ini didasarkan karena pemberitaan ini telah melanggar UU ITE Nomor 11 tahun 2008,” ungkap Alamsyah kepada wartawan.
Oknum wartawan, lanjut Alamsyah, juga tidak melakukan konfirmasi dari orang yang disebut. UU ITE yang dimaksud Nomor 11 Tahun 2008 pasal 27 ayat 1 dan 3. Terhadap laporan tersebut, Alamsyah mengungkapkan, pihaknya tidak melakukan somasi kepada yang bersangkutan ataupun media tersebut. Karena terlapor dijerat menggunakan UU ITE, bukan KUHP atau UU Pers.
Bupati Muba H Pahri Azhari, melalui Kabag Humas Pemkab Muba Dicky Meirando SSTP MH mengatakan, mengikuti semua proses hukum kepada kuasa hukum. Karena telah menjadi kewenangan kuasa hukum, yang diberikan langsung oleh Bupati Muba.
Perlu diketahui, laporan tersebut tercatat di Mapolres Muba dengan nomor TBL/478/VI/2013/Sumsel/RES MUBA, tertanggal 20 Juni 2013. Hingga kini, kasus ini belum menemui titik terang, bahkan pemberitaan terhadap Bupati Muba semakin gencar dengan menyebut “serakah”, sambil
memegang uang. (riz)

Sumber: Palembang Post

Share This:

Leave a Reply