Hukum Musirawas Sumatera Selatan

7 Kasus Penyalahgunaan Dana Desa Diperiksa Ispektorat Musi Rawas

MUSIRAWAS — Semenjak desa mempunyai kewenangan mengelola dana desa (DD), inspektorat Kabupaten Musi Rawas mulai banyak mendapat laporan dari masyarakat terkait penyalahgunaan Dana Desa (ADD).

Tercatat dari tahun 2016 sampai dengan awal tahun 2017 Inspektorat Kabupaten Mura sudah mendapat laporan sebanyak 21 kasus mulai dari permintaan Kejaksaan Tinggi (Kejati), Sekretaris Negara, penyalahgunaan DD, penyalahgunaan dana Bos, serta penyalahgunaan program Kartu Indonesia Pintar (KIP).

“Namun dari 21 laporan yang masuk tidak semuanya kita tindak lanjuti, dan saat ini kita sedang follow up 7 kasus tentang penyalahgunaan DD,” ungkap Sekretaris Inspektorat Kabupaten Mura Pujo Wiloso saat dibincangi.

Hanya saja terkait 7 kasus penyalahgunaan DD tersebut, Pujo enggan menyebutkan wilayah kecamatan dan desa mana yang sedang di follow up, mengingat kasus itu sedang ditangani oleh tim.

Namun ia menyebutkan banyaknya laporan terkait penyalahgunaan DD itu disebabkan, pertama masa transisi aturan lama ke baru, karena untuk memahami aturan yang baru itu sangat membutuhkan waktu. Kedua rata-rata di sebabkan karena Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada di desa kesulitan masalah administrasi.

“Dahulu tidak perlu pakai kwitansi, namun sekarang setiap pemakaian uang desa harus pakai kwitasi, dan setiap desa harus mempunyai rekening, nah itulah yang menyebabkan banyaknya penyalahgunaan DD, kemudian terakhir setiap pembangunan harus dilakukan secara transparan tidak boleh ditutup-tutupi,” ungkapnya.

Ia juga menyebutkan inspektorat tidak mudah melakukan proses pemeriksaan, karena setiap yang dilakukan oleh inspektorat aturannya jelas dan ada jenjang tahapannya.

“Mekanisme penanganan yang dilakukan oleh inspektorat ada tiga tahap, pertama klarifikasi terkait adanya laporan itu, kedua audit biasa, dalam artian apakah laporan yang di sampaikan kepada Inspektorat benar-benar ada atau tidak, kemudian yang ketiga adalah audit investigasi,” ujarnya.

Sementara Kabid Pemerintahan Desa (Pemdes) BPMPD Kabupaten Mura Riyan Dinata mengaku belum mendapat laporan terkait banyaknya temuan itu, menurutnya apabila benar ada banyak laporan yang masuk ke Inspektorat. Maka bidang Pemdes akan melakukan pemantauan terlebih dahulu.

Ia menyatakan laporan itu akan dijadikan pembelajaran setiap desa supaya mengelola keuangan sesuai dengan kebutuhannya‎, bahkan ia juga mengaku saat ini banyak pemerintahan desa yang masih jauh dari kata paham tentang tertib administrasi.

“Hanya saja permasalahan itu, dari pemerintah pusat akan diadakan penguatan-penguatan dari segi regulasi dan aturan, serta tata cara administari keuangan, bahkan kami sendiri ditahun ini akan mewacanakan pelatihan administrasi,” singkatnya

Share This: