Nasional Sumatera Selatan

12 Desa Menunggu Izin Kelola Hutan Desa dari Gubernur Sumatera Selatan

kades

Siar Indonesia, Semende – Kegiatan berkebun kopi oleh masyarakat semende ini berada di hutan adat, yang sudah ditetapkan saat kolonial Belanda menguasai Indonesia. Sementara bersawah dilakukan pada lahan yang tidak jauh dari pemukiman.

Konflik mulai muncul saat pemerintah menetapkan wilayah hutan lindung,  yakni hutan lindung Bukit Jambul Gunung Patah, Bukit Jambul Asahan, Bukit Nanti, Mekakau, dan Air Tebangka pada awal tahun 2000-an. Kawasan hutan lindung ini diklaim merupakan register yang telah ditetapkan sejak zaman Belanda.

“Awalnya banyak warga yang ditangkap karena melakukan aktifitas di hutan adat yang dimasukan dalam wilayah hutan lindung. Masyarakat kemudian disebut sebagai perambah,” kata Fathudin.

Sejak konflik tersebut, kesejahteraan masyarakat Semende menurun. Sebagian besar kehilangan atau berkurangnya kebun kopi. Tekanan semakin bertambah dengan meningkatnya jumlah penduduk, dan harga kebutuhan pokok yang terus melambung tidak seimbang dengan pendapatan.

Lalu muncul skema Hutan Desa yang diajukan pemerintah. Meskipun awalnya sedikit mendapat penolakan warga, skema ini akhirnya diterima masyarakat di Semende. Sebab skema ini membuka peluang bagi masyarakat untuk meneruskan tradisi berkebun kopi di tanah kelahiran mereka.

Awalnya Ada 15 desa yang mengajukan pengusulan hutan desa, tapi sampai saatnya hanya 12 desa yang menerima surat keputusan persetujuan dari Kementerian Kehutanan (sekarang KLHK), yaitu Desa Gunung Agung, Kota Padang, Muara Tenang, Seri Tanjung, Tenam Bungkuk di Semende Darat Tengah, dan Pelakat, Danau Gerak, Tanjung Tiga, Tanjung Agung, Cahaya Alam dan Segamit di Semende Darat Ulu. Total izin Hutan Desa di 12 desa adalah 20.930 hektar.

Sementara desa yang belum mendapatkan izin hutan desa yakni Swarna Bumi dan Rekimai Jaya di Semende Darat Tengah, serta Desa Penindaian di Semende Darat Ulu. Meskipun ditolak, tapi sejumlah wilayah di dua desa yang sebelumnya ditetapkan sebagai hutan lindung dibebaskan.

Sejalan dengan Keputusan Menhut No SK.866/Menhut-II/2014 tanggal 29 September 2014, sebagian Hutan Lindung di Desa Swarna Dwipa, Rekimai Jaya dan Tanjung Tiga diubah menjadi Area Penggunaan Lain (APL). Keputusan Menhut berasal dari usulan Revisi RTRWP Sumsel yang diajukan oleh Gubernur No 522/1297/Bappeda/2011 tanggal 2 Mei 2011.

Hutan Lindung Bukit Jambul Asahan yang dibebaskan berada di Desa Rekimai dan Desa Swarna Dwipa, Kecamatan Semende Darat Tengah. Luasan hutan lindung yang dibebaskan di Desa Swarna Dwipa adalah 13 hektar dan 18 hektar di Desa Rekimai Jaya.

Sedangkan hutan lindung yang dibebaskan di Desa Tanjung Tiga seluas 790 hektar yang berada di Desa Tanjung Tiga. “Tapi itu baru di atas peta. Sifatnya masih sementara sebab bisa lebih atau kurang,” kata Rustam Effendi, kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Muaraenim, kepada pers.

Meskipun dibebaskan dari hutan lindung, tapi masyarakat dilarang melakukan penebangan, kecuali hasil hutan bukan kayu seperti buah-buahan.

Kini keduabelas desa yang sudah mendapatkan izin dari Kementerian Kehutanan (sekarang KLHK) terkait hutan desa, masih belum dapat menggarap hutannya, sebab hingga kini mereka belum mendapatkan izin mengelola lahan dari Gubernur Sumatera Selatan.

“Izin baru akan diberikan setelah mengajukan RKHD (Rencana Kelola Hutan Desa) ke Gubernur Sumsel. Saat ini warga dan kawan-kawan dari WBH (Wahana Bumi Hijau) yang mendampingi masyarakat tengah menyusun RKHD,” kata Fathudin. Baca Selengkapnya…

Share This: