Berita Info Lingkungan Kebijakan Kesehatan Nasional Palembang Sumatera Selatan

11 Hotspot di Kabupaten Musi Banyuasin 6 Titik Berada didalam dan sekitar Konsesi PT Rimba Hutani Mas

titik api di pt rimba hutani mas

“Sekarang kita coba mendalami kasus di tanah yang hendak ditanami tanaman industri. Di Sumsel, kasus yang dihubungkan titik api ini membentuk poligon konsesi perusahaan-perusahaan,” kata Abetnego dalam diskusi mingguan di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (19/9/2015).

Dari titik-titik tersebut, kata dia, diketahui pemerintah memberikan izin membuka lahan kepada perusahaan tak sesuai kapasitas pengawasan. Padahal, pengawasan dinilai penting untuk menghindari perusahaan hanya membuka lahan untuk stok ekspansi.

Artinya, lanjut Abet, pemerintah melakukan pembiaran kepada perusahaan-perusahaan yang membuka lahan untuk melakuka pembakaran hutan tak sesuai dengan kapasitas yang diberikan.

“Melihat konteks lingkungan hidup, praktik pembiaran ini wajib diberikan sanksi. Kalau (perusahaan) enggak mau ngurus, kasih ke yang mau. Memang benar ada kesenjangan kapasitas, dan ini terjadi di banyak lini baik pemerintah maupun pengusaha,” jelasnya.
OJE

Pada tanggal 19 September 2015, LSM Khatulistiwa Hijau berhasil memantau di Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan, dari 11 Titik Api yang terdapat di kabupaten MUBA, ada 6 Titik Api Berada didalam dan disekitar Areal Konsesi PT Rimba Hutani Mas, yaitu Anak Perusahaan Raksasa di Indinesia yaitu Sinarmas Group (APP)

Melihat Kondisi inipun seharusnya pemerintah wajib memberikan sanksi terhadap perusahaan yang secara tidaklangsung menimbulkan bencana asap yang merugikan masyarakat, terutama dalam sisi kesehatan. saat ini ada jutaan bahkan puluhan juta masyarakat indonesia terancam terkena Infeksi Saluran Pernapasan Atas (ISPA) yang di akibatkan oleh Kabut asap yang disebabkan oleh Kebakaran Lahan dan Hutan.

Kebakaran hutan dan pencemaran asap ekstrem dalam satu dekade lebih terus melanda Riau, Sumatera Selatan, Jambi, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah, bahkan mulai melanda Papua dan pulau yang lain.

Peningkatan kebakaran bukan hanya meluas dalam hal wilayah dan titik api, tetapi juga frekuensi kejadian. Sejak tahun 2014, kebakaran dan asap mulai terjadi 2 kali dalam 1 tahun. Peningkatan ini berbanding lurus dengan peningkatan penerbitan izin konsesi sawit dan HTI.

Dari pantauan Walhi, di wilayah yang setiap tahunnya dilanda kebakaran hutan dan lahan sebagian besar titik api berada di wilayah konsesi korporasi baik perkebunan maupun HTI.

Jika pada 2014 titik api yang ditemukan di kawasan hutan yang dibebani hak hutan tanaman (IUPHHK-HT) sebanyak 4.084 titik api di 150 konsesi dan 603 titik api di 85 konsesi perusahaan (IUPHHK-HA), data yang diolah Walhi dari berbagai sumber menunjukkan, pada 2015 ada 383 titik api di hutan tanaman industri dan 426 titik di konsesi perkebunan kelapa sawit di Sumatera Selatan. Di Kalimantan Barat ada 314 sebaran dan titik api berada di wilayah konsesi.

Pencemaran asap yang telah melampaui ambang batas kesehatan manusia ini, diakibatkan oleh praktik buruk korporasi, perusahaan membakar lahan ketika land clearing. Kejahatan korporasi ini bukan hanya melanggar hukum, tapi juga melanggar hak asasi manusia (HAM) secara serius, khususnya hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana termaktub dalam Konstitusi pasal 28H, UU No. 32/2009, dan UU No. 39/1999, khususnya hak ekonomi, sosial, dan budaya.

Korporasi telah melakukan pelanggaran HAM berat, karena memenuhi unsur terencana dan meluas. Selain itu berdampak luar biasa bagi masyarakat.

Pemerintah selaku pihak yang berkewajiban dalam mengontrol dan mengendalikan operasi dan dampak aktivitas korporasi, cenderung menghindar dari tanggung jawab yang seharusnya, justru memaksa rakyat untuk beradaptasi dengan pencemaran yang ekstrem dengan bahasa bencana.

Sony Taurus, manager advokasi Walhi Bengkulu menilai, mengatakan penegakan hukum pada korporasi lemah. Terbukti dengan masyarakat kecil yang dijadikan kambing hitam. Karena itu kejahatan lingkungan yang dilakukan korporasi seharusnya dilakukan upaya penegakan hukum, selain itu penting moratorium di wilayah ekologi genting unik dan penting, memulihkan daya dukung lingkungan dengan mencabut perizinan perkebunan skala besar dan HTI.

Sebaiknya pemerintah melakukan perluasan ruang kelola rakyat dengan memberikan lahan konsesi yang telah dicabut kepada masyarakat yang terbukti mampu mengelolah dan melindungi kawasan hutan dan gambut secara adil dan lestari.

Walhi: 80 Persen Titik Api Berada di Kawasan Konsesi Perusahaan Sawit dan HTI

Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Jambi menyebutkan, sekitar 80 persen lokasi kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di Provinsi Jambi terjadi di kawasan konsesi perusahaan perkebunan dan Hutan Tanaman Industri (HTI).

“Dari data yang kami kumpulkan sepanjang 2015, titik api selalu berada di kawasan konsesi dan polanya selalu sama, muncul di konsesi perusahaan sawit dan HTI,” kata Manager Advokasi Walhi Jambi, Rudiansyah, di Jambi, Minggu (6/9).

Dia menjelaskan, dari pantauan melalui satelit dan juga dari sejumlah kajian, bahwa titik api yang tersebar di wilayah Jambi berada di konsesi perusahaan seperti di Kabupaten Tebo yang relatif terjadi di HTI perusahaan PT LAJ, PT TMA serta WKS.

“Dan juga lahan gambut seperti di Kabupaten Muarojambi setiap musim kemarau selalu kebakaran dan itu di konsesi perusahaan yang berada di kawasan gambut dan setiap musim pola kebakarannya selalu sama,” katanya.

Menurut dia, harus ada upaya konkret dalam menangani kebakaran tersebut. Walhi mengusulkan beberapa strategi yaitu akan melakukan gugatan kepada pemegang izin dan pemerintah.

Langkah konkret tersebut yaitu menggugat perusahaan yang melakukan pembakaran hutan dan juga menggugat pemerintah yaitu dengan melakukan gugatan melalui skema kelompok atau “class action”.

“Secara organsisasi, Walhi melakukan gugatan dengan skema ‘legal standing’, karena upaya membagikan masker malah bukan solusi dan itu sifatnya hanya stimulan,” katanya.

Gugatan tersebut, lanjutnya, akan dilakukan kepada dua institusi yaitu pemerintah dan perusahaan. Pemerintah dan pemegang izin harus bertanggung jawab.

“Masyarakat juga membakar lahan, tapi tidak luas dan bahkan mereka punya cara tersendiri serta masyarakat tidak mempunyai lahan seluas perusahaan sawit dan HTI, dan juga sampai saat ini belum ada korporasi yang diproses hukum,” katanya.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Walhi Jambi, Musri Nauli, mengatakan, satu per empat wilayah Jambi dikuasai oleh pihak korporasi, di mana 600 ribu hektare untuk perkebunan sawit dan 800 ribu hektare lainnya untuk konsesi hutan tanaman industri.

Persoalan tersebut, menurut Nauli, sangat mungkin untuk dibawa ke ranah hukum, apalagi masyarakat punya undang-undang yang mendukung untuk melakukan tuntutan kepada yang bertanggungjawab, baik itu perusahaan yang ada di zona kebakaran dan negara.

“Seperti UU Nomor 41/1999 yang isinya pemegang hak atau izin bertanggungjawab atas terjadinya kebakaran hutan di areal kerjanya.

Selain itu juga ada turunannya di PP no 4/2001 dan PP 45/2014 pasal 8 ayat 1,” katanya.

Musri menarik kisah panjang kabut asap di Provinsi Jambi dari tahun 1997, di mana periode 1997 kebakaran terjadi lima tahun sekali, kemudian pada tahun 2006 sampai 2010 kebakaran atau kabut asap terjadi tiap dua tahun sekali.

“Dan saat ini mulai rutin, dari tahun 2010 sampai 2015, kabut asap selalu terjadi setiap satu tahun sekali,” katanya.

Dia juga menjelaskan, selama ini pola kebakaran hutan di Jambi selalu sama seperti itu dari tahun ke tahun, selalu di kawasan gambut dan di izin konsesi perkebunan sawit dan hutan tanaman industri (HTI).

Musri mengatakan, pihaknya menduga kebakaran hutan dan lahan tersebut disengaja agar perusahaan mendapatkan asuransi.

“Tim dari Walhi saat ini tengah mempelajari itu. Ini bisa saja modus dari perusahaan dan setelah itu kita akan melakukan gugatan,” katanya.

Dia menambahkan, apabila memang perusahaan tersebut melakukan tindakan membakar hutan dan lahan di areal konsesinya, pemerintah dan aparat penegak hukum harus segera bertindak.

Share This: